PEMERINTAHAN

verba

memerintah: berkuasa, memegang kekuasaan, memegang (tampuk pemerintahan), mendominasi, mengatur, mengelola, mengurus

melaksanakan, melakukan, melangsungkan, menjalankan, menyelenggarakan, merealisasikan

melindungi, menaungi, menjamin, mengayomi, menyejahterakan

melantik, mengangkat, mengukuhkan, menobatkan, menunjuk

membatalkan, memakzulkan, memberhentikan, memecat, mencopot; membubarkan

memfasilitasi, memperhatikan, menampung, mengakomodasi

memantau, memeriksa, memonitor, mengawasi, mengendalikan, mengontrol

adjektiva

demokratis, feodal, komunis, liberal, parlementer, presidensial

anarkistis; aristokratis; feodalistis

eksekutif, legislatif, yudikatif

formal, legal, negeri, plat merah (ki), resmi, sah

administratif, eksekutif, manajerial

nomina

kepala pemerintahan: kanselir, perdana menteri, presiden, raja, sultan

lembaga negara: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY)

lembaga nonpemerintah: lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi massa (ormas), organisasi donor, organisasi mitra pemerintah, organisasi oposisi, organisasi profesi

pemerintah pusat; pemerintah daerah (pemda); pemerintah provinsi (pemprov); pemerintah kabupaten (pemkab), pemerintah kota (pemkot); kecamatan; desa, kelurahan

pemerintah pusat: presiden, wakil presiden (wapres), menteri, kejaksaan agung, sekretaris negara, dewan nasional, lembaga nondepartemen

pemerintah daerah (pemda): gubernur, wakil gubernur (wagub), sekretaris daerah (sekda), sekretaris dewan (sekwan), kepala dinas, kepala pusat, kepala kantor; bupati, wakil bupati (wabup); wali kota, wakil wali kota; camat, wakil camat; lurah, kepala desa

dekonsentrasi, desentralisasi, otonomi

otonomi: otonomi daerah, otonomi khusus, otonomi wilayah

wilayah administratif: provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa; dusun, gampong, kampung, nagari, pekon

produk hukum: Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri, Instruksi Menteri; Peraturan Daerah (Perda)

pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan umum (pemilu), pemungutan suara; partai; koalisi

suksesi: kudeta, penggulingan (kekuasaan); pemakzulan, pembubaran; peletakan jabatan, demisioner; penghentian, pemecatan; pengunduran diri; pencalonan; penobatan; penyerahan kekuasaan; pergantian

kekuasaan: kekuasaan politik; kekuasaan tertinggi, kedaulatan; kekuasaan penuh; kekuasaan mutlak, kekuasaan absolut; kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif; kekuasaan yudikatif

krisis: kegentingan politik, krisis politik; krisis ekonomi; krisis kepercayaan; krisis moral, krisis pemerintahan

perkumpulan: asosiasi, ikatan, organisasi, majelis, partai, perhimpunan, persatuan, serikat; komisi, komite, panitia; panitia kerja, panja; panitia khusus, pansus

pertemuan: kongres, muktamar, musyawarah, rapat, rapat kelompok, rapat kerja, rapat komisi, rapat pimpinan, rapat koordinasi, rapat umum

demokrasi: demokrasi langsung, demokrasi absolut; demokrasi liberal, demokrasi parlementer; demokrasi perwakilan; demokrasi Pancasila; demokrasi terpimpin

bipartisme, tripartisme, multipartisme, pluripartisme; pluralisme

federalisme; polisentrisme

aparat, aparatur, birokrat, eksekutif, fungsionaris, pejabat

administrasi: manajemen, tata kelola, tata usaha

administrasi negara, ilmu pemerintahan, majemen pemerintahan